Kasak-kusuk Politik: Kekuatan Rakyat sebagai Alternatif

ilustrasi korupsi dalam politik, diambil dari poros Sulbar

Politik, secara umum dipahami sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan bagi sebagian orang lagi, mereka yang kehilangan kepercayaan terhadap politik, menganggap bahwa politik adalah kotor, politik adalah uang, dan masih banyak istilah-istilah lainnya yang hadir seiring perkembangan zaman dan maraknya penyimpangan pada ranah politik. Panggung politik kerap menjadi wadah untuk ajang kompetisi  oleh golongan bermodal dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Tentu saja dengan cara yang berbeda dari setiap aktor politik yang mewakili partai-partai yang ada, namun tetap saja uang kerap menjadi alat untuk menempuh cara-cara ini. maka, tidak heran jika politik selalu identik dengan uang.


Setiap menjelang pemilu, politik marak dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik dalam pertemun-pertemuan maupun diberbagai jejaring sosial. Tidak tanggung-tanggung data mengenai kesalahan aktor politik dibeberkan segamblang mungkin. Mulai dari Prabowo sebagai aktor politik dari partai Gerindra yang diduga sebagai manusia pelanggar HAM terkait persoalan penculikan aktivis dan beberapa persoalan lainnya dimasa silam. Jokowi dari PDIP yang memanfaatkan populisnya untuk merebut kursi kekuasaan tanpa menyelesaikan tugasnya sebagaai gubernur Jakarta. Terlebih mengenai koalisi antar berbagai aktor partai yang menuai banyak tanggapan terlebih Aburizal Bakrie yang mondar-mandir dari partai yang satu ke partai yang lain namun ditolak, Prabowo yang berkoalisi dengan Hatta Rajasa dimana Hatta sempat ditolak di PDIP, koalisi antara Jokowi dan Jusuf Kalla yang juga sempat membuat salah satu anggota PDIP akan mengundurkan diri, dsb.


Kursi kekuasaan begitu megahnya, siapapun yang dapat mendudukinya maka seketika Ia dapat menyihir tindakan manusia lainnya dengan berbagai bentuk aturan-aturan. Sehingga untuk dapat meduduki kursi kekuasaan ditengah kompetisi yang semakin menajam, tidak jarang persoalan rakyat, entah yang mendesak maupun sebaliknya diangkat ke permukaan dan dijadikan alat untuk memperoleh suara dengan dalih akan menuntaskan setiap persoalan yang ada.  Persoalan yang tengah dihadapi rakyat hanya dijadikan komoditi politik belaka dan tidak jarang juga bagi mereka yang mengalami kekalahan dalam kompetisi memperebutkan kursi kekuasaan, menarik kembali setiap kontribusinya, mengamuk sembarangan, dan melakukan tindakan menyimpang lainnya sebagai wujud rasa kecewanya karena kehilangan banyak harta untuk pembiayaan poilitik.


Persoalan rakyat yang dijadikaan issu penting untuk memperoleh suara, siapapun aktor politiknya dan partai manapun yang menungganginya kerap mendapat simpati dan diagung-agungkan sebagai pejuang rakyat. Padahal media sosial tidak jarang menyugukan berita mengenai kebusukan orang-orang partai. Kasus Century, Hambalang, Lumpur Lapindo, upah buruh, korupsi, kerusakan lingkungan, kekerasan, kenaikan tarif BBM dan masih banyak lagi. Semua itu berasal dari orang-orang partai dan berbagai keputusan darinya. Setiap kasus tersebut sudah sangat cukup menjadi tontonan sekaligus bukti bahwa para elit partai tidak becus dalam menyelesaikan barisan persoalan rakyat dan seharusnya  rakyat tidak menyandarkan nasibnya pada para elit partai melainkan percaya pada kekuatannya ssendiri.


Problem ini tidak lantas membenarkan tindakan kita yang menyalahkan rakyat karena semestinya sebagai kaum yang sadar akan keadaan bertanggung jawab atas pengetahuannya. Berbaur dengan massa rakyat untuk melaksanakan tugasnya, memajukan kesadaran rakyat agar skat dalam hal kesadaran antara rakyat dan pelopor semakin menipis atau bahkan sama agar rakyat mengetahui permasalahan yang menimpanya, merubahnya dengan memerintah dirinya sendiri, mendirikan pemerintahan rakyat. Kualitas atau kesadaran maju massa rakyat pun harus diimbangi dengan kuantitas atau jumlah massa.


Tentu saja hal ini tidak mudah. Terlebih kita masih sering menjumpai  politik menekan, politik bargain dengan kekuatan rakyat tapi hanya untuk kepentingan kelas lain (misalnya hanya untuk memperkuat tawar menawar terhadap elit atau kelompok/partai lain, untuk bersekutu dengan elit atau kelompok/partai lain, dan sebagainya). hal ini bisa melemahkan keyakinan rakyat atas kekuatannya sendiri. Politik bargain yang salah tersebut sekarang telah menjadi penyakit yang menghinggapi organisasi gerakan, dan tidak boleh dibiarkan karena sangat tidak manusiawi ketika harus menjual rakyat demi kekuasaan. Boleh kita mengusung individu-individu untuk duduk di parlemen, tentu saja dengan berbagai pertimbangan dan alangkah baiknya individu-individu yang diusung adalah individu yang paham benar akan persoalan rakyat dan siap membawa program politik untuk ditarungkan dan diperjuangkan diparlemen demi kehidupan seluruh umat yang lebih baik.